Our Blog

What we post and publish is awesome!

Direktorat Jenderal Pajak sebagai Salah Satu Bagian dari Upaya Modernisasi

Direktorat Jenderal Pajak sebagai Salah Satu Bagian dari Upaya Modernisasi

Direktorat Jenderal Pajak sebagai Salah Satu Bagian dari Upaya Modernisasi

Direktorat Jenderal Pajak sebagai Salah Satu Bagian dari Upaya Modernisasi

Dampak Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai Salah Satu Bagian dari Upaya Modernisasi Perpajakan
Disamping pembentukan kantor dan penerapan sistem modern, modernisasi perpajakan lebih lanjut ditandai dengan penggunaan sistem informasi dalam pelayanan perpajakan seperti online payment, e-SPT, e-Registration, dan sistem informasi DJP, dsb.  Penerapan ini berdampak positif pada pencapaian tujuan pajak secara umum maupun secara khusus. Dampaknya antara lain:
1. Dari sisi penerimaan
Penerimaan pajak pada awal reformasi perpajakan (tahun 1983) masih dibawah 20% APBN setiap tahunnya. Tetapi dengan adanya modernisasi perpajakan yang didalamnya termasuk penerapan sistem informasi DJP, penerimaan negara meningkat secara signifikan dan dari 20% menjadi 75% setiap tahunnya walaupun hal tersebut masih jauh dari apa yang sudah dianggarkan oleh negara melalui APBN. Penerimaan perpajakan selama periode 2005-2008 mengalami peningkatan secara signifikan dari Rp347,0 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp658,7 triliun pada tahun 2008, atau rata-rata tumbuh sebesar 23,8 persen. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh pos penerimaan, terutama pos penerimaan PPh, PPN dan PPnBM, dan cukai.
Secara rata-rata dari tahun 2005-2008, PPh tumbuh sebesar 23,1 persen, PPN dan PPnBM tumbuh sebesar 27,4 persen, dan cukai tumbuh 15,5 persen. Faktor utama yang berpengaruh pada meningkatnya penerimaan perpajakan adalah perbaikan sistem administrasi perpajakan termasuk didalamnya pengembangan sistem informasi DJP sebagai bagian dari kegiatan modernisasi administrasi di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai.
Pada tahun 2009, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp652,1 triliun atau 12,0 persen terhadap PDB, terdiri dari pajak dalam negeri Rp632,1 triliun dan pajak perdagangan internasional Rp20,0 triliun. Angka penerimaan ini akan semakin meningkat dari tahun ke tahun.
2. Dari sisi bisnis proses
Pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh case management system dalam workflow system dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis e-system seperti e-SPT, e-Filing, e-Payment, e-Registration, dan e-Counceling meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya perbaikan business process ditandai dengan adanya builtin control system dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini. Juga mengembangkan manajemen penanganan keluhan, sistem dan prosedur kerja yang sekaligus berfungsi sebagai internal check. Maupun menyempurnakan manajemen arsip dan pelaporan. Selain itu, pengembangan SI juga menyediakan e-Registration untuk mendaftarkan diri sebagai WP. Adanya eSPT untuk aplikasi laporan, sehingga menjadi paperless. Penyampaian laporan pajak melalui e-Filing. Maupun pembayaran pajak (sementara ini baru hanya untuk PBB) melalui e-Payment, yakni ATM. Semua pelayanan perpajakan tersebut memudahkan wajib pajak dan dilakukan secara gratis.
3. Dari sisi kepuasan wajib pajak
Survei yang dilakukan AC Nielsen tahun 2010, sebuah lembaga survei internasional yang independen, merilis hasilnya bahwa indeks kepuasan WP (eQ Index) adalah 81. Artinya, makin tinggi indeksnya, makin baik. Berada di atas rata-rata pelayanan umum instansi pemerintah lainnya di Indonesia yaitu 75. Juga di atas beberapa negara sekitar, seperti, Hong Kong 71 dan India 78.
Juga survei The World Group yang dirilis September 2010, terjadi peningkatan peringkat pajak Indonesia dari 135 naik jadi 123. Terlihat bahwa terjadi kemudahan dan kenyamanan WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.