Our Blog

What we post and publish is awesome!

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)

Sistem Informasi DJP merupakan suatu sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor moderen DJP dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dengan suatu jaringan kerja di kantor pusat. Terdapat empat komponen utama dalam SI DJP yaitu core system; pembangkit kasus yang dapat dilakukan secara sistem, aplikasi administrasi, dan manajemen kasus; workflow sistem; serta profil wajib pajak. Tujuan utama dibentuknya sistem informasi DJP ini terutama adalah diharapkan dapat menghasilkan profil wajib pajak yang bisa menjadi alat pendukung terciptanya data wajib pajak yang akurat dengan mengerahkan partisipasi berbagai pihak dalam melakukan monitoring terhadap data wajib pajak.
Implementasi SIDJP sebagai berikut:
  1. SAPT (Sistem Aplikasi Pajak Terpadu) dan SIMPP diterapkan pada 2 kantor LTO dan KPPBUMN. SAPT pada dasarnya memiliki kesamaan dengan SIDJP. Rencananya mulai tahun 2009 SAPT akan diganti dengan SIDJP. Database SAPT ada di Kanwil LTO.
  2. MTO dan KPP pada Kanwil khusus mengaplikasikan SIDJP dan SIMPP. Pada LTO, MTO dan KPP Khusus sistem tidak melayani PBB, jadi tidak mengaplikasikan SISMIOP/SIG.
  3. STO mengaplikasikan beberapa sistem informasi yaitu SIPMod, SIDJP dan SISMIOP/SIG, dan SIMPP. Pelaksanaannya adalah sebagai berikut, untuk tahap awal modernisasi konfigurasi sistem informasi adalah SIPMod-SISMIOP/SIG-SIMPP. Pada tahap berikutnya SIPMod diganti SIDJP sehingga konfigurasi sistem informasi menjadi SIDJP-SISMIOP/SIG-SIMPP. Ketiga sistem informasi tersebut belum terintegrasi. Masih dalam upaya penyatuan.
  4. Database SIDJP ada di Kantor Pusat DJP, SAPT ada di Kanwil LTO.
  5. Direncanakan seluruh tipe kantor akan menerapkan SIDJP.

 

Namun demikian, pada implementasi sistem informasi tersebut terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh DJP,antara lain:
1. Sistem informasi belum terintegrasi.
2. Pengembangan SI oleh vendor Jatis hanya fokus untuk menggatikan SIP
3. Terdapat masalah pada migrasi data dari SIP/SIPMod ke SIDJP
4. Inefisiensi pemrosesan data dan data redundancy
5. Transfer of knowledge dan source code SIDJP tidak dilakukan dengan baik oleh Jatis.
Ketika melakukan modernisasi administrasi dan penggabungan fungsi, yang terjadi hanya memindahkan SIP, SMPP, dan/atau SISMIOP-SIG kedalam satu unit kantor yaitu KPP. Pengembangan SIDJP oleh Jatis hanya fokus untuk menggantikan SIP. Sedangkan fungsi SSIMPP (pemeriksaan dan penyidikan), SISMIOP-SIG (pelayanan PBB) tidak dimasukkan dalam proyek pengembangan SIDJP. Hal ini terkait scope pengembangan sistem informasi dari perencana SI yang memang tidak/belum mengintegrasikan fungsi-fungsi SI yang sudah ada. Akibatnya penerapan SI masih belum terintegrasi. Saat ini ada upaya untuk membuat interface antar sistem informasi tersebut dan penggabungan server PBB dan Data Center DJP. Fase implementasi atas instalasi IS SIDJP adalah parallel strategy. Pada tahap awal modernisasi administrasi, KPP mengimplementasikan SIPMod menggantikan SIP, kemudian menginstal SIDJP. KPP adalah unit kerja yang memberikan pelayanan publik, oleh karena itu sistem informasi harus tetap berjalan. Strategy parallel dipilih karena modernisasi dilakukan secara bertahap dan membutuhkan persiapan infrastruktur yang besar dan cukup komplek. Akibatnya adalah “kelelahan” dari tim pelaksana pengembang sistem dan pengguna sistem itu sendiri. Selain memiliki keunggulan sebagaimana SAPT yaitu adanya work flow dan case management, SIDJP juga memiliki kelemahan yaitu ketika beban kerja tinggi maka kinerja SIDJP menjadi lamban atau bahkan ‘hang’. Padahal SIDJP baru diterapkan dibeberapa KPP, apalagi jika seluruh KPP dan unit vertikal lainnya menerapkan. Salah satu penyebabnya adalah SIDJP tersentralisasi di Kantor Pusat DJP.
Jadi pada intinya terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem informasi DJP di kantor-kantor pajak saat ini. Kendala tersebut adalah berkisar mengenai kendala teknis dan kendala komitmen yang telah terbentuk antara DJP dengan pengembang. Diperlukan suatu kerangka kerja dan kesepakatan yang jelas serta komitmen yang tegas dari pengembang dalam mengerjakan proyek sistem informasi ini agar ke depan, masalah-masalah seperti ini dapat diselesaikan dengan baik mengingat SIDJP yang saat ini masih memiliki beberapa kelemahan mendasar telah menjadi urgensi yang menuntut kerja keras dari semua pihak untuk lebih dikembangkan dan mengurangi kelemahan yang ada demi kinerja DJP di masa depan.